Poros Informasi – Prospek pengesahan CLARITY Act, rancangan undang-undang krusial yang diharapkan membawa kejelasan regulasi bagi pasar kripto Amerika Serikat, kini semakin menipis untuk terwujud pada tahun 2026. Penundaan pembahasan di Senat AS, ditambah dengan belum diajukannya mosi cloture untuk pemungutan suara, telah memicu gelombang skeptisisme di kalangan pelaku pasar aset digital.
Mengapa CLARITY Act Terjegal di Senat?
Tim Riset porosinformasi.co.id mengamati pergeseran sentimen ini. Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, belum mengambil langkah untuk mengajukan mosi cloture, sebuah prosedur penting yang akan membawa RUU ini ke tahap pemungutan suara. Kondisi ini menimbulkan keraguan besar apakah Senat masih memiliki waktu yang cukup untuk merampungkan proses legislasi sebelum masa reses Agustus yang semakin dekat.
Sebelumnya, Thune sempat mengisyaratkan kemungkinan pemungutan suara awal sebelum pekan berakhir. Namun, jadwal Senat yang padat, diwarnai dengan pembahasan prioritas legislatif lain dan isu-isu prosedural, kembali menunda nasib CLARITY Act.
Sentimen Pasar Bergeser Drastis
Sikap skeptis ini tercermin jelas dari dinamika pasar prediksi. Platform seperti Kalshi, yang kerap menjadi barometer ekspektasi publik, kini tidak lagi memproyeksikan pengesahan CLARITY Act pada tahun 2026, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 7 Agustus.
Kontrak yang memprediksi RUU ini akan berlaku sebelum 1 Juli 2027 mengalami penurunan signifikan, merosot 8 poin persentase menjadi 41% dalam sehari. Sementara itu, peluang pemberlakuan sebelum 1 Oktober 2027 kini berada di kisaran 58%. Menariknya, probabilitas RUU ini menjadi undang-undang sebelum 1 Januari 2028 justru meningkat menjadi 65%. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa para pelaku pasar mulai mengalihkan ekspektasi mereka dari tahun 2026 ke periode yang lebih lambat, yakni 2027 atau bahkan 2028.
Volume perdagangan pada pasar prediksi terkait isu ini telah melampaui US$5,42 juta, sebuah angka yang menunjukkan betapa aktifnya investor dan trader dalam mengevaluasi ulang prospek regulasi kripto di AS.
Belitan Politik dan Hambatan Prosedural
Penundaan terbaru ini terjadi di tengah agenda Senat yang memang padat. Selain CLARITY Act, Senat juga disibukkan dengan pembahasan continuing resolution untuk menjaga operasional pemerintah tetap berjalan.
Beberapa isu lain juga masih menjadi batu sandungan, termasuk ketentuan etika dan pembahasan Blockchain Regulatory Certainty Act. Isu etika, khususnya yang menyangkut batasan bagi pejabat publik dan keterlibatan mereka dalam proyek aset digital, menjadi salah satu titik negosiasi krusial. Laporan dari CoinDesk sebelumnya menyoroti perdebatan sengit mengenai ketentuan yang melarang pejabat senior pemerintah, termasuk presiden, untuk mendukung proyek kripto sebagai salah satu penghambat utama dalam negosiasi bipartisan.
Untuk dapat melaju, CLARITY Act membutuhkan dukungan minimal 60 suara di Senat. Dengan Partai Republik memegang 53 kursi, dukungan dari sejumlah senator Demokrat mutlak diperlukan agar RUU ini dapat melewati hambatan prosedural. Senator Cynthia Lummis, salah satu pendukung utama regulasi kripto, bahkan secara tegas menyatakan bahwa jika CLARITY Act gagal, tanggung jawab akan berada di pundak Partai Demokrat, menegaskan bahwa "Ini tidak bisa mati karena suara ‘tidak’. Jika mati, itu karena Demokrat yang membunuhnya."
Jika Thune akhirnya mengajukan mosi cloture, jam prosedural Senat akan mulai berjalan, memerlukan jeda satu hari sebelum pemungutan suara cloture pertama. Jika disetujui, RUU tersebut kemudian akan melalui debat selama 30 jam sebelum pemungutan suara berikutnya. Dengan waktu yang semakin sempit menjelang reses, peluang penyelesaian CLARITY Act pada tahun 2026 semakin tipis.
Implikasi Penundaan bagi Ekosistem Kripto Global
Bagi pasar kripto, tertundanya CLARITY Act berpotensi memperpanjang ketidakpastian dalam jangka pendek. Regulasi ini sangat dinanti karena diharapkan dapat memperjelas peran regulator, status hukum aset digital tertentu, serta kerangka aturan bagi pelaku industri.
Tanpa kejelasan dari Kongres, industri kemungkinan besar masih harus bergantung pada pendekatan regulasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Meskipun jalur ini dapat memberikan kejelasan, prosesnya cenderung lebih lambat, lebih teknis, dan kurang memberikan sinyal positif dibandingkan undang-undang yang disahkan secara politik.
Investor juga akan mencermati dampaknya terhadap aset-aset yang sangat sensitif terhadap regulasi, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, token bursa, stablecoin, dan sektor aset ter-tokenisasi. Jika pembahasan CLARITY Act kembali tertunda hingga setelah reses, pasar kripto berisiko kehilangan salah satu katalis regulasi terbesar pada tahun 2026. Hal ini kemungkinan akan mengalihkan fokus trader kembali pada faktor-faktor makroekonomi seperti data inflasi AS, kebijakan Federal Reserve, arus masuk ETF, dan sentimen ekonomi global.
Meskipun demikian, penundaan bukan berarti regulasi kripto di AS sepenuhnya terhenti. Senat masih memiliki kesempatan untuk membahas kembali rancangan tersebut pada periode berikutnya, sementara regulator juga dapat mempercepat pembuatan aturan secara langsung.
Untuk saat ini, sentimen pasar cenderung menilai CLARITY Act tidak lagi menjadi katalis kuat untuk tahun 2026. Selama belum ada jadwal mosi cloture yang jelas dan dukungan bipartisan yang memadai, prospek pengesahan rancangan undang-undang ini kemungkinan besar akan tetap berada di bawah tekanan.
Investasi dan trading kripto aman hanya di porosinformasi.co.id. Ikuti Google News Poros Informasi untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.
DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset, dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi, bukan ajakan menjual atau membeli.
porosinformasi.co.id berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
