Poros Informasi – Masa depan kebijakan insentif untuk kendaraan listrik (EV) di Indonesia pada tahun 2026 masih diselimuti awan ketidakpastian. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengakui belum menelaah proposal perpanjangan stimulus sektor otomotif yang diajukan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Pernyataan Purbaya pada Jumat (6/2/2026) ini, yang disampaikan setelah Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, mengindikasikan adanya pertimbangan mendalam di Kementerian Keuangan terkait urgensi dan dampak fiskal dari kelanjutan dukungan tersebut.
Kebijakan Stimulus di Ujung Tanduk
Ketidakjelasan mengenai kelanjutan insentif EV ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pelaku industri dan pengamat ekonomi. Meskipun Kementerian Perindustrian dikabarkan telah menyiapkan skema insentif yang lebih rinci dan komprehensif, Kementerian Keuangan tampaknya masih menimbang ulang prioritas alokasi anggaran di tengah kondisi fiskal negara yang dinamis.
"Wah saya belum baca tuh, nanti saya lihat lagi ya," ujar Purbaya, menanggapi pertanyaan awak media. Respons ini, yang terkesan santai namun penuh makna, kemudian diikuti dengan sebuah lontaran bernada kelakar yang menarik perhatian. "Kalau nggak insentif lagi, malah untung ya?" seloroh Purbaya, yang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal kuat mengenai keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran atau bahkan menghentikan subsidi jika dianggap tidak lagi mendesak.
Ruang Fiskal dan Prioritas Anggaran
Pernyataan Menteri Keuangan tersebut secara langsung memicu diskusi mengenai kapasitas ruang fiskal pemerintah. Dalam konteks ekonomi makro, setiap kebijakan stimulus memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit, dan pemerintah dituntut untuk menjaga prinsip kehati-hatian fiskal. Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah kondisi keuangan negara masih memungkinkan untuk terus mengucurkan subsidi bagi industri otomotif, ataukah prioritas anggaran harus dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih krusial. Dilema ini menempatkan Kementerian Keuangan pada posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Ekosistem Mandiri vs. Kebutuhan Stimulus
Di tengah perdebatan mengenai kelanjutan insentif, Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (Dirjen SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Menurut Febrio, ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia saat ini sebenarnya sudah menunjukkan geliat kemandirian yang signifikan.
"Udah jalan. Pabrik-pabrik baru udah jalan," tambah Febrio singkat, mengisyaratkan bahwa investasi dan produksi di sektor EV sudah mulai berjalan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada stimulus pemerintah. Pernyataan ini bisa menjadi argumen kuat bagi Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali urgensi perpanjangan insentif, dengan asumsi bahwa pasar dan investasi sudah cukup matang untuk bergerak secara organik.
Opsi Stimulus dan Dinamika Industri
Namun, di sisi lain, Kementerian Perindustrian tetap berupaya keras untuk memastikan keberlanjutan dukungan. Informasi yang dihimpun Poros Informasi menyebutkan bahwa Kemenperin telah menyiapkan dua opsi stimulus yang sedang dibahas secara maraton bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan para agen pemegang merek (ATPM). Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang industri dan Kemenperin, insentif masih dianggap penting untuk menjaga momentum pertumbuhan, menarik investasi, dan mempercepat transisi menuju mobilitas hijau.
Menanggapi berbagai pandangan ini, Menteri Purbaya menegaskan kembali komitmennya untuk mempelajari usulan tersebut secara seksama sebelum mengambil keputusan final. "Saya nggak tahu, saya akan lihat lagi seperti apa ya," tegasnya. Keputusan akhir dari Kementerian Keuangan akan sangat krusial, tidak hanya bagi masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam jangka menengah.
