Poros Informasi – Jakarta – Suasana di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanas menyusul penetapan sejumlah pegawai, termasuk dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengenakan seragam tahanan berwarna oranye khas KPK, para oknum ini menjadi sorotan tajam, memicu pertanyaan besar tentang integritas institusi vital negara. Menanggapi insiden yang mengguncang kepercayaan publik ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru memberikan respons yang mengejutkan, menyebutnya sebagai "terapi kejut" yang diperlukan bagi jajarannya.
Menkeu Purbaya: Rompi Oranye sebagai ‘Shock Therapy’
Menteri Purbaya, usai menghadiri Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking pada Sabtu (7/2/2026), tidak menampik bahwa penangkapan ini adalah pukulan telak. Namun, ia melihatnya sebagai momentum krusial untuk pembersihan internal dan penegasan komitmen anti-korupsi. Dengan nada serius namun tersirat peringatan, Purbaya menyatakan, "Bagus enggak rompinya? Hahaha. Enggak, itu shock therapy untuk pegawai pajak dan bea cukai, untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya." Ia menambahkan, "Saya pikir enggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama." Pernyataan ini menegaskan komitmen Kemenkeu untuk tidak mentolerir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus mendorong seluruh jajaran untuk kembali pada koridor integritas dalam menjalankan tugas negara.
Penegasan Komitmen Anti-Korupsi
Langkah tegas KPK terhadap oknum pegawai Kemenkeu ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara, integritas setiap individu di Kemenkeu adalah harga mati. Purbaya menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi cerminan bagi setiap pegawai untuk merefleksikan kembali sumpah jabatan dan tanggung jawab besar yang diemban. Ini bukan sekadar penindakan hukum, melainkan upaya sistematis untuk membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel, demi memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Gelombang Perombakan Internal Kemenkeu Berlanjut
Respons Purbaya tidak hanya berhenti pada pernyataan. Ia memastikan bahwa Kemenkeu bergerak cepat dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola internal. Setelah sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menghadapi reorganisasi signifikan. "Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Jadi, berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar," tegas Purbaya, mengindikasikan skala perombakan yang masif dan tidak pandang bulu. Perombakan ini diharapkan dapat menyegarkan struktur organisasi dan menempatkan individu-individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas dan profesionalisme.
Reorganisasi Menyeluruh Demi Akuntabilitas
Proses reorganisasi dan rekonsolidasi yang masif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kemenkeu untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan minim celah untuk praktik korupsi. Rotasi dan mutasi pejabat diharapkan tidak hanya memutus mata rantai potensi penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Kemenkeu berkomitmen untuk terus berbenah, memastikan setiap rupiah yang dikelola adalah demi kemakmuran bangsa, bebas dari intervensi oknum-oknum yang merusak citra dan fungsi lembaga keuangan negara.
