Poros Informasi – Dinamika kebijakan anggaran kembali menjadi sorotan publik menyusul adu argumen antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Kedua pejabat tinggi negara ini terlibat dalam dialog yang menarik perhatian terkait proyek strategis pembangunan armada kapal nasional. Perdebatan ini mencuat pada Jumat, 13 Februari 2026, menyoroti perbedaan pandangan dalam pengelolaan dan perencanaan proyek berskala besar.
Pemicu utama perbincangan ini adalah respons Menkeu Purbaya terhadap klaim Menteri Trenggono yang sebelumnya menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk proyek pembangunan kapal tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, spesifiknya dari Pemerintah Inggris. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa terlepas dari asal-usulnya, setiap dana pinjaman luar negeri yang masuk ke kas negara harus melalui mekanisme fiskal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
"Ya sudah, tidak apa-apa. Yang betul, Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga, tetap saja," ujar Purbaya, menggarisbawahi peran Kemenkeu sebagai otoritas tunggal dalam pengelolaan keuangan negara. Pernyataan ini secara implisit mengingatkan bahwa kendali atas aliran dana, termasuk pinjaman, tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Perencanaan Proyek vs. Ketersediaan Anggaran
Purbaya lebih lanjut menjelaskan filosofi di balik perencanaan proyek infrastruktur berskala masif, seperti pembangunan ribuan unit kapal. Menurutnya, perencanaan strategis tidak bisa hanya menunggu kepastian ketersediaan anggaran. Visi dan rencana jangka panjang harus mendahului, agar proyek dapat berjalan secara terstruktur dan efisien.
"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya," paparnya, menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam eksekusi proyek vital. Ini menunjukkan bahwa Menkeu mengharapkan adanya cetak biru (blueprint) yang matang dan komprehensif sebelum anggaran dialokasikan atau dicari.
Sorotan Menkeu Terhadap Progres Awal
Dalam konteks ini, Menkeu Purbaya mengisyaratkan adanya desakan untuk melihat progres awal yang lebih konkret dari proyek KKP tersebut. "Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," imbuhnya, menunjukkan harapannya agar rencana besar tersebut segera diikuti dengan langkah-langkah implementasi yang jelas dan terukur, bukan sekadar wacana. Ini menjadi sinyal penting bagi Kementerian KKP untuk segera menunjukkan peta jalan proyek yang transparan dan akuntabel kepada publik dan lembaga pengelola fiskal, memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana dan prinsip kehati-hatian anggaran.
