Menyongsong Era Baru Aset Digital: OJK Luncurkan Roadmap Kripto 2026-2031 dengan Fokus pada Inovasi Strategis
Poros Informasi – 07 Juli 2026 | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis untuk memetakan masa depan industri aset digital di Indonesia. Melalui penyusunan Roadmap Kripto OJK Bakal Soroti Stablecoin dan Tokenisasi Aset, regulator ini berupaya menciptakan kerangka regulasi yang adaptif dan visioner untuk periode 2026–2031. Roadmap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) ini diproyeksikan akan menjadi kompas pengembangan inovasi di sektor keuangan digital, mencakup berbagai aspek krusial seperti stablecoin, tokenisasi aset, transaksi over-the-counter (OTC), perpajakan aset digital, penguatan keamanan siber, hingga pengembangan Single Investor Identifier (SID).
Rencana ambisius ini mengemuka dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder Pengembangan dan Penguatan IAKD yang diselenggarakan OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) pada Kamis, 2 Juli 2026. Forum ini menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk regulator, pelaku industri, akademisi, dan asosiasi, guna merumuskan kebijakan yang inklusif dan efektif.
Inovasi Tanpa Mengorbankan Perlindungan Konsumen
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan artifisial dan tokenisasi aset, membuka peluang transformatif bagi sektor keuangan. Namun, ia memberikan penekanan kuat bahwa setiap inovasi harus berjalan selaras dengan prinsip perlindungan konsumen, menjaga integritas pasar, dan memastikan stabilitas sistem keuangan.
“Tentu saja di tengah pesatnya teknologi saat ini, mulai dari kecerdasan artifisial hingga tokenisasi aset, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk memastikan bahwa inovasi harus terus berkembang, tetapi tetap menjaga integritas pasar, pelindungan konsumen dan masyarakat, serta stabilitas sistem keuangan,” ujar Friderica, mengutip situs resmi OJK. Menurutnya, lanskap teknologi keuangan yang terus berubah menuntut regulasi yang lebih adaptif, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi erat antar semua pemangku kepentingan. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi hukum sektor keuangan agar tetap relevan dengan dinamika teknologi dan model bisnis digital terkini.
Empat Pilar Pembangunan Ekosistem Aset Digital
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa Roadmap Kripto OJK 2026–2031 dirancang sebagai panduan kebijakan jangka menengah yang berorientasi pada pembangunan industri keuangan digital yang visioner, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan perekonomian nasional. Roadmap ini akan berlandaskan pada empat prinsip utama:
- Affordability (Keterjangkauan): Memastikan akses yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital.
- Integrity (Integritas): Menjaga kejujuran, transparansi, dan keandalan dalam setiap transaksi dan operasional aset digital.
- Agility (Kelincahan): Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar.
- Sovereignty (Kedaulatan): Memastikan kendali dan kemandirian nasional dalam pengelolaan aset keuangan digital.
Keempat prinsip ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk membangun ekosistem aset keuangan digital Indonesia yang lebih kompetitif, aman, dan berkelanjutan. “Kita berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Indonesia yang berdaulat, berintegritas, adaptif, dan terjangkau untuk memperkuat daya saing nasional, menstimulus pendalaman pasar keuangan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tegas Adi.
Perkembangan Signifikan dan Fokus Isu Strategis
Dalam forum tersebut, OJK juga memaparkan perkembangan positif industri aset digital di Indonesia. Hingga kini, OJK telah memberikan izin kepada 26 Pedagang Aset Keuangan Digital, 2 Bursa Aset Keuangan Digital, 2 Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta 2 Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital. Pertumbuhan jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia yang telah mencapai 22,4 juta pengguna menjadi indikator kuat bahwa industri ini kian menjadi bagian integral dari lanskap keuangan nasional.
Dengan diluncurkannya Roadmap Kripto OJK 2026–2031, diharapkan inovasi-inovasi kunci seperti stablecoin dan tokenisasi aset dapat berkembang dalam koridor regulasi yang lebih jelas, aman, dan terstruktur. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk menjadi pemain utama di kancah global aset keuangan digital, sembari tetap memprioritaskan perlindungan bagi seluruh investor dan masyarakat.
Roadmap Kripto OJK ini menjadi penanda optimisme baru bagi masa depan aset digital di tanah air, menjanjikan ekosistem yang lebih matang dan terpercaya.
