Poros Informasi – Fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menghebohkan masyarakat di Pulau Dewata akhirnya menemui titik terang. Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan langsung mengenai akar permasalahan tersebut, yang ternyata bukan disebabkan oleh krisis ketersediaan stok energi, melainkan adanya kendala pada rantai distribusi.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi resmi untuk meredam spekulasi liar di masyarakat.
Kendala Logistik Kapal Tanker Jadi Pemicu Utama
Bahlil menegaskan bahwa isu kelangkaan stok BBM di Bali adalah informasi yang tidak akurat. Menurut penjelasannya, gangguan yang terjadi murni disebabkan oleh ketidaksesuaian jadwal operasional kapal tanker yang bertugas mengangkut BBM dari Jawa Timur menuju Bali.
"Ini bukan persoalan cadangan nasional yang menipis. Masalah utamanya ada pada distribusi dari Jawa Timur ke Bali yang mengalami keterlambatan. Kapal yang seharusnya bersandar pada pukul 05.30 pagi, baru tiba pada malam hari," ujar Bahlil di hadapan Presiden.
Meski sempat terjadi hambatan logistik, Bahlil memastikan bahwa situasi di lapangan saat ini telah kembali stabil. Ia melaporkan bahwa ketahanan energi di Bali saat ini berada dalam posisi aman dengan ketersediaan stok yang mampu mencukupi kebutuhan selama 12 hari ke depan.
Instruksi Tegas Presiden: Audit Kontrak Distribusi Nasional
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Ia melihat adanya celah dalam manajemen distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional jika tidak segera dibenahi. Presiden langsung memberikan instruksi keras kepada jajaran pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Presiden memerintahkan Menteri ESDM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), hingga Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan audit terhadap seluruh kontrak distribusi energi yang ada.
"Apa yang terjadi di Bali adalah pelajaran berharga. Keterlambatan pasokan minyak terjadi karena masalah distribusi, bukan ketiadaan stok. Oleh karena itu, saya perintahkan Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Danantara, serta seluruh BUMN terkait untuk memeriksa kembali kontrak-kontrak distribusi tersebut," tegas Presiden Prabowo.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa rantai pasok energi nasional memiliki mitigasi risiko yang kuat, sehingga kendala teknis seperti keterlambatan jadwal kapal tidak lagi berdampak luas pada ketenangan masyarakat di daerah.
