Aset Negara Terancam! Gempa NTT Picu Kerugian Triliunan Rupiah

Renita

Aset Negara Terancam! Gempa NTT Picu Kerugian Triliunan Rupiah

Poros Informasi – Ancaman bencana alam di Indonesia kini tidak hanya menyasar keselamatan jiwa, tetapi juga mengancam stabilitas finansial negara melalui kerusakan aset-aset vital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras mengenai urgensi perlindungan asuransi terhadap Barang Milik Negara (BMN) menyusul dampak destruktif gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kerugian Fantastis Akibat Gempa di Flores

Aset Negara Terancam! Gempa NTT Picu Kerugian Triliunan Rupiah
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,0 magnitudo yang berpusat di utara Nagekeo, Flores, telah meninggalkan jejak kerusakan yang signifikan pada infrastruktur pemerintah. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun OJK, terdapat ratusan aset negara yang kini berada dalam kondisi rentan atau terdampak langsung.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa tercatat sebanyak 726 objek BMN terdampak oleh peristiwa tersebut. Jika ditotal, nilai pertanggungan dari aset-aset yang terancam ini mencapai angka yang sangat fantastis, yakni Rp3,05 triliun.

Estimasi Kerugian Riil dan Ancaman Erupsi Gunung Berapi

Meski nilai aset yang terancam mencapai triliunan rupiah, OJK mencatat estimasi kerugian aktual dari kerusakan fisik akibat gempa di Flores tersebut saat ini berada di angka Rp29,80 miliar. Angka ini masih bersifat perkiraan awal dan terus mengalami perkembangan seiring dengan proses penilaian kerusakan di lapangan.

Tak hanya gempa bumi, risiko terhadap kekayaan negara juga datang dari aktivitas vulkanik. Hingga September 2026, OJK mengidentifikasi adanya 30 objek BMN yang terdampak oleh erupsi tujuh gunung berapi di berbagai wilayah Indonesia. Total nilai pertanggungan untuk aset yang terdampak erupsi ini mencapai Rp26,88 miliar.

Mengapa Aset Negara Belum Terlindungi Maksimal?

Salah satu fakta yang cukup mengkhawatirkan adalah rendahnya cakupan proteksi asuransi terhadap aset pemerintah. Saat ini, baru sekitar 20 persen dari total BMN yang telah terlindungi oleh skema asuransi. Hal ini menciptakan celah risiko finansial yang besar bagi APBN maupun APBD jika bencana besar kembali terjadi.

Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa minimnya cakupan asuransi ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan industri asuransi nasional dalam menanggung risiko. Sebaliknya, terdapat hambatan struktural dan teknis yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah, di antaranya:

  • Kualitas Data Inventarisasi: Belum lengkap dan akuratnya pendataan aset negara secara digital.
  • Skala Prioritas: Kesulitan dalam menentukan aset mana yang paling mendesak untuk diproteksi berdasarkan tingkat risiko bencana.
  • Kendala Anggaran: Kesiapan alokasi dana untuk pembayaran premi asuransi dalam struktur APBN dan APBD.
  • Koordinasi Antar-Lembaga: Perlunya sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga terkait dalam pengelolaan risiko aset.

Penguatan mitigasi melalui asuransi BMN menjadi kunci agar ketika bencana alam melanda, beban pemulihan infrastruktur tidak sepenuhnya membebani anggaran negara secara mendadak, melainkan dapat terdistribusi melalui mekanisme klaim asuransi yang telah disiapkan.

Baca Juga

Ikuti Kami

[addtoany]

Tags

Tinggalkan komentar