Poros Informasi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menegaskan kembali komitmen pemerintah bahwa setiap alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung pada Senin, 24 Agustus 2026. Momen tersebut dimanfaatkan untuk memantau langsung implementasi APBN di provinsi tersebut hingga akhir Juli 2026, sekaligus memastikan bahwa dana publik benar-benar mengalir dan dirasakan manfaatnya oleh warga Jawa Barat.
Dalam evaluasinya, Menkeu Purbaya menyoroti secara komprehensif kinerja pendapatan negara, efektivitas penyerapan belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, hingga progres program-program prioritas yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. "Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Purbaya, seperti dikutip porosinformasi.co.id pada Selasa (25/8/2026).
Menilik Kinerja APBN Jawa Barat: Surplus dan Pertumbuhan Positif
Data dari Kanwil DJPb Jawa Barat menunjukkan kinerja fiskal yang solid. Hingga 31 Juli 2026, APBN regional mencatat surplus impresif sebesar Rp22,02 triliun. Capaian positif ini didorong oleh realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp85,61 triliun, atau 45,41 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan pertumbuhan 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung dengan kontribusi signifikan sebesar Rp81,30 triliun, mencatatkan ekspansi 7,35 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun yang melonjak 10,41 persen, serta setoran kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp17,46 triliun. Sektor industri pengolahan tetap memegang peranan vital sebagai motor utama perekonomian daerah, menyumbang Rp30,60 triliun atau merepresentasikan 47,93 persen dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Dinamika Belanja Negara: Fokus pada Pembangunan Infrastruktur
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara di Jawa Barat telah mencapai Rp63,59 triliun, merepresentasikan 57,02 persen dari total pagu anggaran. Kendati belanja negara secara total terkoreksi tipis 1,45 persen secara tahunan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru menunjukkan akselerasi signifikan, melesat 28,86 persen mencapai Rp26,61 triliun, atau setara 53,53 persen dari pagu.
Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan pos belanja modal yang menyentuh Rp3,11 triliun, melonjak drastis 115,37 persen dibandingkan posisi Juli 2025. Angka ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah dalam memacu pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik yang vital bagi masyarakat. Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi senilai Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu anggaran, dengan rincian penyaluran TKD sebesar Rp35,46 triliun dan pencairan Dana Desa sebesar Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.
Lebih dari Sekadar Laporan: APBN untuk Ekonomi Riil
Menteri Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh hanya berhenti pada angka-angka administratif atau laporan penyerapan anggaran. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya APBN untuk hadir dalam denyut perekonomian riil, terutama melalui penguatan permodalan sektor usaha, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Purbaya, menggarisbawahi visi pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata di seluruh wilayah. Komitmen ini diharapkan dapat terus memacu produktivitas dan daya saing daerah, demi kemajuan ekonomi nasional.
