Poros Informasi – Rencana pemerintah untuk memperluas cakupan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor digital mulai memicu diskursus hangat di tengah masyarakat. Menanggapi wacana penerapan pajak digital yang dijadwalkan mulai berlaku pada 9 November 2026 tersebut, pemerintah menyatakan akan melakukan kajian mendalam guna memastikan kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi ekonomi rumah tangga.
Langkah ini merupakan respons atas gagasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang rentan terhadap fluktuasi biaya hidup akibat kebijakan fiskal baru.
Pemerintah Kaji Ulang Skema Pajak Digital demi Lindungi Kelas Menengah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Ia menyatakan akan segera duduk bersama otoritas fiskal dan kementerian teknis terkait untuk menyelaraskan skema kebijakan yang paling tepat.
Langkah mitigasi ini diambil menyusul adanya kekhawatiran publik bahwa perluasan basis pemajakan di ranah digital dapat menekan pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang lahir nantinya tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan kelas menengah.
Penjelasan DJP: Bukan Pajak Baru, Melainkan Penataan Sistem
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi untuk meredam spekulasi yang berkembang. Melalui Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), pemerintah sebenarnya sedang berupaya menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil dan berbasis teknologi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh disalahartikan sebagai jenis pajak baru atau kenaikan tarif PPN yang sudah ada.
"Kebijakan ini bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku saat ini. Fokus utamanya adalah memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda (double taxation) atas layanan digital dari luar negeri," ujar Inge dalam keterangan resminya di Jakarta.
Lebih lanjut, Inge menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menciptakan level bermain yang setara (level playing field) antara pelaku usaha domestik dengan penyedia layanan digital global. Dengan adanya sistem yang tertata, diharapkan tidak ada ketimpangan perlakuan pajak antara pemain lokal dan pemain internasional.
Menepis Isu Pajak Pengiriman Uang
Salah satu poin krusial yang sempat memicu keresahan adalah isu mengenai pengenaan pajak pada aktivitas pengiriman uang atau remitansi digital. Menanggapi hal tersebut, pihak DJP secara tegas meluruskan bahwa skema SPP-TDLN ini tidak ditujukan untuk membebani aktivitas pengiriman uang masyarakat.
Pemerintah menjamin bahwa penggunaan data dalam sistem ini akan dilakukan secara aman, terbatas, dan sepenuhnya tunduk pada regulasi perlindungan data yang berlaku. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan ini adalah penataan administrasi perpajakan yang lebih modern dan transparan di era ekonomi digital.
