Poros Informasi – Keputusan mengejutkan datang dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang secara resmi membatalkan rencana pengadaan rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Langkah strategis ini memicu perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait keseimbangan antara efisiensi operasional dan dukungan terhadap industri manufaktur nasional.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan tanggapan terkait dinamika pengadaan armada transportasi massal ini. Meski belum melakukan koordinasi mendalam secara teknis dengan pihak KAI, Dudy menekankan bahwa prioritas utama dalam setiap pengadaan sarana transportasi adalah aspek keselamatan penumpang dan kualitas armada.
Fokus pada Standar Keselamatan dan Kualitas Armada
Menhub Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya perlu mendalami alasan di balik pembatalan impor KRL bekas tersebut. Menurutnya, setiap keputusan pengadaan harus didasarkan pada kalkulasi yang matang, terutama jika berkaitan dengan standar keamanan yang akan digunakan oleh masyarakat luas.
"Saya ingin mengetahui lebih lanjut apa pertimbangan KAI dalam membatalkan impor KRL bekas tersebut. Yang paling krusial bagi saya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati layanan kereta yang mumpuni dan memenuhi standar keselamatan yang ketat," ujar Dudy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dukungan untuk Industri Dalam Negeri dan PT INKA
Salah satu poin menarik dalam pembatalan ini adalah adanya indikasi pergeseran fokus KAI untuk lebih mengutamakan produk lokal. Dirut KAI sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusan ini diambil demi mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri, khususnya PT INKA.
Dudy memberikan ruang bagi KAI untuk mengambil keputusan secara mandiri dari sisi bisnis. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tetap selaras dengan agenda penguatan ekonomi nasional.
"Keputusan pengadaan adalah kewenangan KAI secara bisnis. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan industri dalam negeri. Hal ini perlu dikomunikasikan secara intensif dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan agar tercipta sinergi yang baik," tambahnya.
Menanti Penyelesaian Sisa Pengadaan Rangkaian KRL
Di tengah perdebatan mengenai sumber pengadaan armada, Menhub juga menyoroti adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi kekurangan rangkaian KRL. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat sejumlah pengadaan yang belum terselesaikan sepenuhnya dari rencana jangka panjang sebelumnya.
Dudy memaparkan bahwa dari total rencana pengadaan yang direncanakan sejak tahun 2018, terdapat beberapa skema yang sudah berjalan, termasuk penggunaan unit dari China dan produk dari PT INKA. Namun, ia mencatat masih ada sekitar delapan rangkaian yang status pengadaannya belum tuntas.
"Setahu saya, ada sekitar 30 rangkaian yang direncanakan. Sejauh ini, 11 di antaranya berasal dari China, ada juga yang menggunakan produk INKA, namun masih ada sekitar 8 rangkaian yang belum terselesaikan pengadaannya," tutup Dudy.
Langkah KAI yang kini lebih condong pada produk dalam negeri diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan industri perkeretaapian nasional, sembari memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat tetap terpenuhi dengan standar keamanan yang tinggi.
