Poros Informasi – Langkah tegas diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menindak tegas korporasi yang diduga menjadi aktor di balik bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengonfirmasi akan mencabut seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan besar yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hebat di wilayah Kalimantan.
Kebijakan drastis ini menyasar total lahan seluas 22.914,25 hektare. Berdasarkan data yang dihimpun, ketiga perusahaan yang terancam kehilangan hak kelola lahan tersebut adalah PT MIB yang beroperasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta PT RKA di Kabupaten Melawi dan PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rincian Lahan dan Perusahaan yang Terkena Sanksi
Pencabutan HGU ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Secara rinci, PT MIB akan kehilangan hak atas lahan seluas 4.000 hektare. Sementara itu, PT RKA menyusul dengan luas lahan mencapai 11.558,11 hektare. Adapun PT SKM menghadapi pencabutan pada dua bidang HGU dengan luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron Wahid menegaskan bahwa tindakan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan pihak Bareskrim Polri. Langkah hukum ini diambil setelah adanya rekomendasi kuat mengenai keterlibatan pemegang HGU dalam aktivitas pembakaran lahan yang merugikan ekosistem dan masyarakat.
"Kami informasikan bahwa terdapat 11 perusahaan pemegang HGU yang telah direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dilakukan pencabutan haknya," ungkap Nusron dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Alasan di Balik Pencabutan Hak Guna Usaha
Keputusan untuk mencabut hak kelola lahan secara total ini didasari oleh beberapa pelanggaran fatal yang ditemukan di lapangan. Menurut Kementerian ATR/BPN, terdapat empat parameter utama yang menjadi dasar penindakan:
- Luas Lahan Terbakar Ekstrem: Ditemukan kondisi di mana area yang terbakar melampaui ambang batas 50 persen dari total luas HGU.
- Kelalaian Infrastruktur: Ketidaksesuaian antara sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang wajib dimiliki perusahaan.
- Residivisme Kebakaran: Adanya pola kebakaran yang terjadi secara berulang di lokasi yang sama.
- Pelanggaran Administratif: Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Penertiban Menyeluruh Terhadap Korporasi Nakal
Tidak hanya berhenti pada tiga perusahaan tersebut, ATR/BPN juga tengah menyiapkan "pembersihan" terhadap korporasi lain. Dari total 11 perusahaan yang masuk dalam radar evaluasi, sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari penolakan perpanjangan HGU, pencabutan sebagian hak, hingga pembatalan pengajuan HGU baru.
Sebagai contoh, HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dipastikan tidak akan diperpanjang atau ditata kembali, mengingat hak tersebut telah kedaluwarsa sejak tahun 2020.
Selain itu, pemerintah juga menutup pintu bagi PT ANI, PT BOS, dan PT AER untuk mendapatkan HGU maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) di masa mendatang. ATR/BPN kini tengah bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut juga dicabut guna memberikan efek jera bagi pelaku industri yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
