Poros Informasi – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini melontarkan kritik tajam terkait implementasi program pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Sorotan utama tertuju pada temuan mengejutkan: sejumlah koperasi didirikan di lokasi pegunungan yang ekstrem, jauh dari aksesibilitas dan potensi kebermanfaatan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam sebuah acara penandatanganan perjanjian di Jakarta, Rabu lalu, yang mengundang pertanyaan besar mengenai efektivitas dan perencanaan program berskala masif tersebut.
Latar Belakang dan Ambisi Program Kopdes
Program ambisius pembangunan 80.000 Kopdes ini memang bukan pekerjaan yang ringan. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, tengah gencar melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan. Zulhas mengakui skala proyek ini menuntut perhatian ekstra, mengingat tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wadah koperasi. Namun, tantangan di lapangan, seperti penentuan lokasi, menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan program jangka panjang ini.
Aksesibilitas Kritis: Dilema Koperasi di Ketinggian
Salah satu persoalan fundamental yang mengemuka adalah penentuan lokasi pembangunan koperasi. Zulhas secara spesifik menyoroti keberadaan beberapa Kopdes di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, baik oleh masyarakat maupun sarana transportasi. Ia mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut, mengingat esensi koperasi adalah memfasilitasi kegiatan ekonomi dan memberikan layanan kepada anggotanya.
"Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada?" ujar Zulhas dengan nada heran, menekankan bahwa aksesibilitas adalah kunci utama keberhasilan sebuah entitas ekonomi seperti koperasi. Tanpa akses yang memadai, fungsi koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa akan terhambat, bahkan lumpuh, sehingga tidak mampu menjalankan perannya dalam menggerakkan roda perekonomian lokal.
Komitmen Pemerintah untuk Penertiban dan Evaluasi Mendalam
Menanggapi kejanggalan ini, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk segera menertibkan dan mencari akar permasalahan mengapa lokasi-lokasi yang tidak strategis tersebut dipilih.
"Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kita akan tertibkan," tegasnya, menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan isu ini. Proses pengecekan ini diharapkan dapat mengungkap potensi maladministrasi atau perencanaan yang kurang matang, sehingga langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan. Upaya pemerintah dalam menata ulang program Kopdes ini menjadi krusial demi memastikan bahwa investasi dan sumber daya yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
