Poros Informasi – Dunia bisnis dan politik Indonesia dikejutkan dengan pengakuan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mengenai tawaran suap senilai USD1 miliar (setara Rp16 triliun) kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini sontak memicu perbincangan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan masyarakat luas.
Prabowo Tegas Menolak Sogokan Raksasa
Hashim mengungkapkan bahwa Prabowo dengan tegas menolak tawaran suap tersebut. Penolakan ini dipandang sebagai bukti komitmen kuat Prabowo dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas pemerintahan.
"Saya ditelepon Pak Prabowo beberapa bulan lalu. ‘Saya mau disogok orang,’ (kata Prabowo). ‘Berapa?’ ‘USD1 miliar.’ Orang nekat, Presiden mau disogok USD1 miliar," ujar Hashim, seperti dikutip porosinformasi.co.id.
Hutan Lindung Jadi Rebutan Pengusaha Nakal
Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa upaya penyuapan ini diduga terkait dengan praktik ilegal perampasan hutan lindung seluas 3,7 juta hektare. Hutan tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh pengusaha-pengusaha nakal.
"Ternyata dilaporkan 3,7 juta hektare hutan lindung dirampas, dicuri oleh pengusaha nakal, dan ditanami kebun sawit. Semua ilegal, tidak bayar PBB, royalti, negara dapat nol," tegas Hashim.
Negara Berpotensi Raup Untung Besar
Tindakan tegas Presiden Prabowo dalam menolak suap dan mengembalikan hutan lindung ke negara diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Hashim menyebutkan bahwa negara berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan dari pengelolaan hutan lindung tersebut.
Laporan dari Kejaksaan Agung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengungkap bahwa praktik ilegal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, baru-baru ini pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindak para pelaku kejahatan lingkungan dan ekonomi tersebut.
