Poros Informasi – Temuan mengejutkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan adanya karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima bantuan sosial (bansos). Hal ini langsung memicu reaksi keras dari Komisi VIII DPR RI.
DPR Pertanyakan Keadilan Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menyatakan keprihatinannya atas temuan tersebut. "Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka menerima bansos, perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," tegas Maman dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).
Potensi Penyimpangan Tujuan Bansos
Maman menekankan bahwa penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi besar menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan," tegasnya. Ia khawatir, keberadaan karyawan BUMN di antara penerima bansos menunjukkan adanya celah dan ketimpangan dalam sistem penyaluran bantuan.
DTSEN: Kunci Perbaikan Sistem
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini melihat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai solusi krusial untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos. DTSEN, yang merupakan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemensos, BPS, Bappenas, BKKBN, dan Kemenko Perekonomian, diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih terintegrasi dan valid, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran negara. Ke depannya, DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penyaluran bansos agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
