Poros Informasi – Pemerintah tengah memacu mesin ekonomi melalui sektor properti dengan ambisi besar menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah berupaya mengejar target ambisius pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu pilar prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah strategis yang diambil adalah dengan menggenjot realisasi Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini dirancang agar skema pembiayaan hunian tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga harus memenuhi kriteria luas, cepat, mudah, murah, transparan, dan yang paling krusial adalah tepat sasaran.
Akselerasi Pembiayaan dan Perang Melawan Pungli
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa efisiensi birokrasi menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini. Ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan ketat hingga ke level akar rumput guna memastikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
"Kami harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah. Fokus utama kami adalah memastikan prosesnya cepat, murah, dan mudah, serta yang paling penting: tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli)," tegas Maruarar dalam keterangan resminya, Selasa (6/10/2026).
Menurut Maruarar, kecepatan layanan pembiayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kolaborasi ekosistem perumahan secara menyeluruh.
Sinergi Ekosistem Properti untuk Dongkrak Ekonomi
Dalam menjalankan mandat besar ini, Maruarar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program 3 juta rumah sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah, sektor perbankan, pengembang (developer), kontraktor, hingga pelaku UMKM seperti toko bangunan.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan efek domino ekonomi yang positif, di mana penyediaan rumah tidak hanya menyelesaikan masalah hunian, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi rakyat di berbagai lini.
"Jangan kita menjadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak bisa menunggu. Kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi," imbuhnya dengan nada tegas.
Usulan Kenaikan Plafon KPP Menuju Rp50 Triliun
Menanggapi tingginya kebutuhan akan hunian subsidi, pemerintah kini tengah mengupayakan penguatan kapasitas pendanaan. Skema KPP yang menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan ini diproyeksikan mengalami lonjakan alokasi yang signifikan.
Jika sebelumnya plafon KPP untuk tahun 2026 dipatok pada angka Rp36 triliun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini mengusulkan kenaikan plafon tersebut hingga mencapai Rp50 triliun. Penambahan dana ini diharapkan dapat memperluas daya jangkau masyarakat terhadap rumah subsidi, sekaligus memastikan target pembangunan hunian nasional dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
