Poros Informasi – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara mengenai dinamika di balik kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batu bara. Bahlil mengaku bahwa langkah tegas pemerintah dalam mengatur kuota produksi ini sempat memicu gelombang protes dari sejumlah tokoh politik di tanah air.
Dalam keterangannya pada ajang Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Bahlil mengungkapkan bahwa tekanan politik tersebut muncul akibat kekhawatiran akan berkurangnya volume produksi yang berdampak pada pendapatan sektor tambang. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas pasar.
Menjaga Keseimbangan Pasar dan Stabilitas Harga
Bahlil menjelaskan bahwa instrumen RKAB merupakan alat kendali utama pemerintah untuk mengatur mekanisme supply and demand (penawaran dan permintaan) di pasar batu bara. Menurutnya, jika pemerintah membiarkan kuota produksi melimpah tanpa kendali, maka akan terjadi banjir pasokan di pasar yang justru akan menjatuhkan harga komoditas tersebut.
"Saya diprotes beberapa tokoh-tokoh politik, ‘Wah, ini kok turunkan RKAB, ini ada apa?’ Saya bilang negara tidak hanya mengurus yang besar, yang kecil juga kita urus," ujar Bahlil di hadapan para pelaku ekonomi, Rabu (7/10/2026).
Pemerataan Kuota untuk Pelaku Usaha Daerah
Selain untuk menjaga harga, Bahlil menekankan bahwa kebijakan penataan RKAB ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih adil. Pemerintah tidak ingin hanya memprioritaskan perusahaan-perusahaan tambang skala besar yang memiliki dominasi kuat di pasar.
Ada dua alasan utama di balik strategi pengendalian ini:
- Mencegah Manipulasi Harga: Dengan membatasi produksi sesuai dengan kebutuhan pasar yang riil, pemerintah dapat mencegah spekulasi harga oleh oknum tertentu. "Kalau permintaannya katakanlah cuma 300, ya kita kasih saja 300. Ngapain kasih 400, nanti mereka mainkan harga," tegasnya.
- Memberikan Ruang bagi Pemain Lokal: Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala menengah hingga kecil, termasuk para pelaku usaha dari daerah, agar tetap bisa beroperasi secara optimal.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang Kementerian ESDM dalam menata sektor energi nasional agar lebih terukur dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam dapat dikelola dengan prinsip keseimbangan ekonomi yang sehat.
