Poros Informasi – Pemerintah kini tengah mengambil langkah strategis dengan mempercepat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah. Langkah masif ini diambil guna mengamankan kawasan yang menjadi pilar utama penopang ketahanan pangan nasional serta mendukung target besar swasembada pangan Indonesia.
Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, TNI, Polri, hingga sektor swasta, pengawasan di lapangan kini ditingkatkan guna memastikan aktivitas produksi pangan tidak terganggu oleh bencana kebakaran.
Sinergi Lintas Sektor demi Swasembada Pangan
Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah melakukan sinkronisasi intensif dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan implementasi nyata dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang menekankan pada penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian kebakaran hutan secara menyeluruh.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa menjaga stabilitas kawasan di Kalteng sangat krusial bagi ketahanan pangan nasional. Dalam apel bersama tim gabungan di Palangka Raya, Hanif menekankan pentingnya antisipasi dini agar dampak kebakaran tidak melumpuhkan sektor produksi pangan.
"Pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah memiliki arti penting dalam menjaga kawasan penopang ketahanan pangan nasional. Antisipasi harus diperkuat agar tidak mengganggu aktivitas produksi," ujar Hanif dalam keterangannya yang dikutip melalui porosinformasi.co.id.
Pendekatan Zonasi Berbasis Lanskap
Salah satu fokus utama dalam penanganan kali ini adalah pengamanan wilayah di sekitar bandar udara di Palangka Raya. Pemerintah menerapkan pendekatan model zonasi berbasis lanskap untuk mengoptimalkan respons cepat di area-area krusial. Model ini nantinya diharapkan dapat menjadi prototipe untuk diterapkan di wilayah lain di seluruh Kalimantan Tengah.
"Kita optimalkan penanganan di ring satu atau daerah yang berbatasan dengan bandara melalui pendekatan model zonasi. Model ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas," tambah Hanif.
Dalam operasionalnya, kekuatan pemadam di Palangka Raya melibatkan sebanyak 175 regu pemadam. Kekuatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah provinsi, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan masyarakat, hingga keterlibatan aktif dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Antisipasi Risiko di Tengah Perubahan Cuaca
Meski curah hujan mulai turun, pemerintah tidak lantas menurunkan kewaspadaan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pola curah hujan normal diprediksi baru akan terjadi pada akhir November mendatang. Hal ini berarti risiko kebakaran masih cukup tinggi dalam beberapa pekan ke depan.
Untuk memitigasi risiko tersebut, regu pemadam telah ditempatkan secara strategis di berbagai zona yang telah disiapkan sumber airnya, termasuk penyediaan sumur bor untuk mempercepat mobilisasi saat terjadi titik api.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, menyatakan komitmen penuh dari sektor swasta untuk mendukung pemerintah. Pihaknya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di bawah naungan APHI akan terus berkolaborasi secara aktif dalam upaya penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah demi menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan.
