Poros Informasi – Kemacetan parah yang kerap melanda jalur penyeberangan vital Ketapang (Banyuwangi) menuju Gilimanuk (Bali) akhirnya menemukan titik terang. Setelah berhari-hari antrean kendaraan logistik mengular hingga belasan kilometer, pihak regulator dan operator sepakat mengambil langkah drastis: memangkas waktu bongkar muat kapal secara signifikan. Keputusan ini diharapkan menjadi solusi cepat untuk melancarkan arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Jawa dan Bali, yang sempat terhambat parah.
Mengurai Benang Kusut Antrean Lintas Jawa-Bali
Antrean panjang di lintasan Ketapang-Gilimanuk telah menjadi pemandangan rutin yang meresahkan, terutama bagi sektor logistik dan pariwisata. Kendaraan-kendaraan berat pengangkut barang dari berbagai daerah di Jawa terpaksa menanti berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk bisa menyeberang ke Pulau Dewata. Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengungkapkan bahwa permasalahan ini diperparah oleh adanya perbaikan dan peningkatan kapasitas di Dermaga MB V Ketapang serta Dermaga II di Gilimanuk.
"Kondisi kekurangan dermaga masih ditambah dengan penurunan kapasitas produksi sekitar 20 persen akibat perbaikan," jelas BHS di Jakarta, Selasa (29/9/2026), seperti dikutip porosinformasi.co.id. Penurunan kapasitas ini, ditambah dengan akumulasi kendaraan logistik, menciptakan simpul kemacetan yang mengular hingga 12 kilometer.
Menyikapi kondisi tersebut, para pemangku kepentingan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta para pengusaha pemilik kapal, telah mencapai kesepakatan krusial. Waktu bongkar muat kapal yang sebelumnya memakan waktu 35 menit kini dipangkas menjadi hanya 15 menit.
Dampak Ekonomi dan Peningkatan Efisiensi
Pemangkasan waktu bongkar muat ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah strategi ekonomi yang vital. Dengan efisiensi waktu yang meningkat, jumlah trip kapal yang beroperasi dapat diperbanyak secara signifikan. BHS memperkirakan, "Sehingga jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50 persen." Peningkatan kapasitas ini akan berdampak langsung pada kelancaran rantai pasok, mengurangi biaya logistik akibat penundaan, dan mempercepat pergerakan barang yang sangat krusial bagi perekonomian Bali dan Jawa Timur. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari pihak terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan nasional.
Revitalisasi Infrastruktur Penunjang: PR Mendesak
Selain langkah efisiensi operasional, BHS juga menyoroti pentingnya revitalisasi infrastruktur penunjang lainnya. Ia secara khusus menyarankan agar Dermaga Bulusan, yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, segera diperbaiki. Kondisi tiang pancang dolphin yang saat ini rubuh harus ditegakkan kembali.
"Pelaksanaannya dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry, sehingga Dermaga Bulusan bisa dipakai untuk operasional kapal," tegasnya. Pengaktifan kembali Dermaga Bulusan akan menambah opsi sandar dan bongkar muat, mengurangi beban pada dermaga utama, dan secara holistik meningkatkan kapasitas penyeberangan di masa mendatang. Ini adalah investasi jangka panjang yang krusial untuk memastikan kelancaran konektivitas antar pulau, yang merupakan urat nadi perekonomian nasional. Dengan sinergi antara efisiensi operasional dan perbaikan infrastruktur, diharapkan antrean panjang di Ketapang-Gilimanuk akan segera menjadi cerita masa lalu, membuka jalan bagi arus logistik dan pariwisata yang lebih lancar dan berkelanjutan.
