Poros Informasi – Perbedaan pendapatan anggota DPR RI dan parlemen Malaysia sungguh mencengangkan, bagai langit dan bumi. Anggota dewan di Senayan bisa meraup penghasilan lebih dari Rp100 juta per bulan, jauh melampaui rekan-rekan mereka di Negeri Jiran. Apa rahasianya?
Bongkar Rincian Gaji dan Tunjangan DPR RI yang Menggiurkan
Gaji pokok anggota DPR memang terbilang kecil, sekitar Rp4,2 juta per bulan. Namun, berbagai tunjangan yang melekat membuat angka tersebut membengkak signifikan. Rinciannya antara lain: tunjangan istri/suami (Rp420 ribu), tunjangan anak (Rp168 ribu per anak, maksimal dua anak), tunjangan jabatan (Rp9,7 juta), tunjangan beras (Rp30.090 per jiwa), tunjangan PPh Pasal 21 (Rp2,69 juta), tunjangan kehormatan (Rp5,58 juta), tunjangan komunikasi (Rp15,55 juta), tunjangan peningkatan fungsi pengawasan (Rp3,75 juta), bantuan listrik dan telepon (Rp7,7 juta), dan tunjangan asisten anggota (Rp2,25 juta).
Dengan total komponen tersebut, seorang anggota DPR yang sudah menikah dan memiliki dua anak bisa mengantongi sekitar Rp54 juta per bulan. Namun, itu belum termasuk fasilitas tambahan seperti perjalanan dinas, perawatan rumah dinas, dan jaminan kesehatan. Yang lebih mengejutkan, DPR baru-baru ini menetapkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Dengan tambahan ini, pendapatan bulanan anggota DPR bisa melesat hingga lebih dari Rp100 juta. Kebijakan ini menuai kontroversi dan kritik tajam karena dianggap sebagai pemborosan di tengah kesulitan ekonomi sebagian besar masyarakat.
Perbandingan dengan UMR dan Gaji Parlemen Malaysia: Jurang yang Menganga
Perbedaan pendapatan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Pada 2025, UMR DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,39 juta, sementara di Jawa Tengah hanya Rp2,16 juta. Artinya, gaji anggota DPR bisa mencapai hampir 10 kali lipat UMR Jakarta, dan lebih dari 20 kali lipat UMR daerah dengan angka terendah.
Bandingkan dengan parlemen Malaysia. Anggota Dewan Rakyat di sana menerima gaji pokok sekitar RM16.000 atau sekitar Rp52,8 juta per bulan, sementara anggota Dewan Negara memperoleh RM11.000 atau sekitar Rp36,3 juta per bulan. Perbedaan yang sangat signifikan ini memicu pertanyaan mendalam tentang proporsionalitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Disparitas pendapatan ini tentu saja menjadi sorotan dan bahan perdebatan publik yang tak kunjung usai.
