Poros Informasi – Perjanjian dagang antara Indonesia dan Kazakhstan, yang merupakan bagian dari kesepakatan dagang bebas Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), mengalami penundaan akibat situasi politik terkini di Kazakhstan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa pembubaran parlemen Kazakhstan menjadi penyebab utama kemunduran realisasi perjanjian yang seharusnya rampung pada Desember ini.
Indonesia-EAEU CEPA: Target Molor, Apa Dampaknya?
Kesepakatan dagang dengan EAEU, yang beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kirgizstan, merupakan langkah strategis Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. Penundaan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mencapai target tersebut.
Penyebab Penundaan: Instabilitas Politik Kazakhstan
Budi Santoso menjelaskan bahwa dinamika politik di Kazakhstan, khususnya pembubaran parlemen, memaksa penundaan penyelesaian Indonesia-EAEU CEPA. "Indonesia–EAEU CEPA ini seharusnya Desember selesai. Tapi kemarin kami dengar kabar parlemen Kazakhstan dibubarkan, jadi terpaksa mundur," ujarnya saat Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta.
Dampak dan Proyeksi ke Depan
Mundurnya penyelesaian CEPA ini diperkirakan akan terjadi hingga Januari atau Februari tahun depan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala ini dan tetap fokus pada perluasan akses pasar global.
Arah Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia 2025
Menteri Perdagangan juga memaparkan bahwa perundingan dagang strategis menjadi prioritas utama dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia tahun 2025. Pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan penting, termasuk Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, Indonesia–Peru CEPA, Indonesia–EAEU CEPA, dan Indonesia–Tunisia PTA. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
