Poros Informasi – JAKARTA – Langkah revolusioner diambil oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya memberantas praktik kartel dan permainan harga pupuk yang merugikan petani serta stabilitas pangan nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, baru-baru ini mengumumkan pencopotan 192 pejabat di lingkungan Kementan serta pencabutan 2.300 izin usaha terkait distribusi pupuk. Tindakan tegas ini merupakan respons terhadap maraknya praktik manipulasi harga yang menyebabkan pupuk melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Reformasi Internal dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi sedikit pun pelanggaran. Ia mengungkapkan bahwa koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia telah membuahkan hasil, dengan penetapan 76 tersangka yang terlibat dalam jaringan permainan harga pupuk.
Skala masalah ini tidak hanya melibatkan pihak eksternal, namun juga merambah ke internal kementerian. "Pupuk kadang kami disampaikan Mentan kejam, karena itu izin dicabut 2.300 di seluruh Indonesia. Kita cabut izinnya begitu harga naik dari HET. Ada yang main-main, kita cabut izinnya hari itu juga," tegas Amran, menunjukkan ketegasannya dalam menjaga integritas rantai pasok pupuk.
Pencopotan 192 pejabat Kementan dalam kurun waktu satu tahun terakhir menjadi bukti nyata keseriusan reformasi internal. Amran bahkan mengestimasi, tanpa perombakan ini, jumlah oknum yang terlibat bisa mencapai seribu orang dalam lima tahun, mengindikasikan betapa sistematisnya praktik penyimpangan yang terjadi.
Mengamankan Rantai Pasok dan Kesejahteraan Petani
Praktik permainan harga pupuk telah lama menjadi duri dalam daging bagi sektor pertanian Indonesia. Kenaikan harga di atas HET tidak hanya membebani biaya produksi petani, tetapi juga berpotensi menurunkan minat tanam dan pada akhirnya mengganggu pasokan pangan nasional. Kondisi ini dapat memicu inflasi pangan dan memperlebar jurang kesejahteraan petani.
Dengan pencabutan ribuan izin dan penindakan hukum terhadap para pelaku, pemerintah berharap dapat memulihkan stabilitas harga pupuk, memastikan ketersediaan pasokan yang merata, dan melindungi petani dari eksploitasi. Langkah ini krusial untuk menjaga daya saing produk pertanian lokal dan memastikan target swasembada pangan dapat tercapai.
Sinergi Pemerintah untuk Ketahanan Pangan Nasional
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya di Karawang tersebut menggarisbawahi prioritas pemerintah terhadap sektor pangan. Meskipun fokus utama Presiden adalah meninjau hasil panen dan deklarasi swasembada, pernyataan Mentan Amran mengenai pemberantasan mafia pupuk menjadi pelengkap penting dalam visi ketahanan pangan yang lebih luas.
Presiden Prabowo sendiri sempat berkeliling meninjau stan pangan dan mencicipi produk lokal, menunjukkan dukungan terhadap hasil pertanian dalam negeri. Sinergi antara kebijakan penegakan hukum yang tegas dan dukungan langsung terhadap produksi pangan diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Proyeksi Dampak Jangka Panjang
Langkah-langkah drastis yang diambil Kementan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan ekosistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan akuntabel. Stabilitas harga pupuk adalah fondasi krusial bagi keberlanjutan sektor pertanian, yang pada gilirannya akan menopang pertumbuhan ekonomi pedesaan dan menjaga inflasi pangan tetap terkendali. Komitmen pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik curang ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing.
