Poros Informasi – Menteri Pertanian (Mentan) yang juga mengemban tugas sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, baru-baru ini menyuarakan kegelisahannya terkait persepsi publik. Ia mengeluhkan bagaimana pemerintah kerap menjadi sasaran utama kemarahan masyarakat ketika harga komoditas pangan melonjak. Menurut Amran, lonjakan harga di pasaran seringkali dipicu oleh manuver segelintir pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, namun justru pemerintah yang harus menanggung beban kritik. Pernyataan ini disampaikan Amran dalam acara Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Mengurai Akar Masalah Volatilitas Harga Pangan
Amran secara spesifik menyoroti komoditas beras, yang menurutnya memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan ketersediaannya melimpah. "Beras tidak boleh naik. Itu ada HET-nya. Berasnya melimpah. Rakyat marah pada Pemerintah, padahal yang melakukan hanya 1-2 orang, yang diserang adalah pemerintah," ungkap Amran, dalam kesempatan tersebut. Ia menambahkan bahwa kemarahan publik seringkali tidak proporsional, mengingat hanya sedikit oknum yang bermain harga, namun dampaknya merugikan citra pemerintah secara keseluruhan dan menimbulkan distorsi informasi di pasar.
Pasokan Beras Nasional: Surplus Historis yang Menjanjikan
Untuk menepis anggapan kelangkaan yang sering menjadi dalih kenaikan harga, Amran membeberkan data ketersediaan stok beras nasional yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Per Februari 2026, cadangan beras tercatat fantastis, yakni 3,4 juta ton. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata stok pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berkisar antara 1 hingga 1,5 juta ton.
"Beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin pertama di bulan Februari stok kita 3,4 juta ton. Tidak ada alasan, yang biasanya 1 juta ton 1,5, sekarang 2 kali lipat dari biasanya," tegas Amran, menekankan bahwa dari sisi pasokan, tidak ada justifikasi fundamental untuk kenaikan harga yang signifikan. Ketersediaan yang melimpah ini seharusnya menjadi penyeimbang utama terhadap potensi gejolak harga.
Intervensi Pemerintah untuk Stabilitas Harga Jelang Hari Raya
Selain ketersediaan stok yang melimpah, pemerintah juga telah menyiapkan langkah intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebanyak 1,5 juta ton beras SPHP siap digelontorkan ke pasar dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri yang kerap memicu lonjakan permintaan dan spekulasi harga.
Amran dengan tegas menyatakan akan menindak tegas para pelaku usaha komoditas pangan yang berani menjual bahan pokok di atas HET. Penindakan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah praktik spekulasi yang merugikan konsumen, terutama di momen-momen krusial seperti hari raya keagamaan, di mana kebutuhan masyarakat akan pangan cenderung meningkat drastis. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga rantai pasok dan distribusi agar tetap efisien dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
