Poros Informasi – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan kabar terbaru terkait perkembangan asesmen dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Airlangga menegaskan bahwa peta jalan (roadmap) reformasi pasar saham yang telah disusun oleh otoritas keuangan telah mendapatkan lampu hijau atau diterima oleh pihak MSCI.
Langkah ini menjadi angin segar bagi stabilitas pasar modal domestik. Namun, Airlangga menekankan bahwa tantangan sesungguhnya kini bukan lagi pada tahap perencanaan, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan.
Fokus Utama: Tata Kelola dan Porsi Saham Publik
Airlangga mengklarifikasi bahwa dinamika yang terjadi terkait MSCI murni berkaitan dengan aspek tata kelola perdagangan (governance of trading market). Ia menekankan bahwa isu ini sama sekali tidak berkaitan dengan kesehatan fundamental ekonomi nasional maupun kinerja perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa.
"Yang kemarin kami sampaikan bahwa program reformasi capital market itu sudah diterima. Tinggal sekarang implementasi dari program tersebut," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menjaga Kualitas Emiten dan Standar Free Float
Salah satu poin krusial dalam agenda reformasi ini adalah pemenuhan standar porsi saham yang beredar di publik atau free float. Pemerintah dan otoritas terkait ditargetkan mampu memenuhi batas minimum free float sebesar 15 persen. Selain itu, penanganan terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar pantau juga menjadi prioritas utama guna menjaga integritas pasar.
Airlangga meminta pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat persoalan MSCI secara objektif. Ia menjamin bahwa kondisi fundamental emiten di bursa domestik saat ini berada dalam posisi yang sangat sehat. Hal ini terlihat dari konsistensi perusahaan dalam mencetak laba bersih serta kedisiplinan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham.
Tenggat Waktu Juni 2027 dan Transparansi Agenda
Pemerintah memiliki waktu yang cukup panjang untuk merampungkan seluruh agenda perbaikan ini. Indonesia memiliki rentang waktu hingga Juni 2027 untuk menyelesaikan seluruh tahapan reformasi pasar modal.
Dalam periode tersebut, setiap kemajuan yang dicapai, termasuk rencana strategis seperti demutualisasi bursa, harus dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Transparansi ini dianggap penting agar kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, tetap terjaga selama proses transformasi pasar modal Indonesia menuju standar global berlangsung.
