Poros Informasi – Indonesia tengah gencar melakukan terobosan signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen kapal yang saat ini masih mendominasi lebih dari 80% kebutuhan domestik. Langkah strategis ini ditempuh melalui program sertifikasi produk, sebuah inisiatif yang tak hanya menegaskan kualitas industri lokal namun juga menjadi pilar kemandirian sektor maritim nasional.
Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi erat antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), lima perusahaan anggota Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI), dan Kementerian Perindustrian. Upaya bersama ini telah membuahkan hasil konkret: lima jenis komponen kapal buatan dalam negeri kini telah resmi mengantongi sertifikat standar kualitas, menandai kesiapan mereka untuk bersaing di pasar global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Memperkuat Fondasi Maritim Nasional
Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan komponen kapal dari luar negeri telah lama menjadi tantangan bagi industri perkapalan Indonesia. Kondisi ini tidak hanya membebani neraca perdagangan dengan pengeluaran devisa yang besar, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan inovasi industri lokal. Oleh karena itu, langkah pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri menjadi sangat krusial.
Proses sertifikasi yang dilakukan oleh BKI bersama PIKKI dan Kementerian Perindustrian ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah validasi terhadap kapabilitas teknis dan komitmen mutu yang dimiliki oleh produsen komponen kapal di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi, produk-produk lokal diharapkan dapat memenuhi standar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
Peran Strategis Sertifikasi dan Kemandirian Industri
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, pada Minggu (21/12/2025), menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan simbol pengakuan atas pencapaian teknis dan komitmen mutu, sekaligus menandai langkah nyata dalam memperkuat kemandirian industri komponen kapal dalam negeri.
"Kita menyadari betapa strategisnya peran sektor maritim dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan hanya pemisah, melainkan juga penghubung dan sumber kekuatan bangsa. Di sini peran vital BKI dan PIKKI bersinergi," terang Arief, menyoroti pentingnya sektor maritim sebagai tulang punggung ekonomi dan kedaulatan negara.
Upaya mengurangi ketergantungan impor yang saat ini masih diperkirakan mencapai lebih dari 80% ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain menghemat devisa negara, peningkatan penggunaan komponen lokal juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Investasi pada Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan
Arief menambahkan, peran BKI dalam mendukung keberlanjutan industri material dan komponen kapal nasional tidak hanya terbatas pada regulasi dan inspeksi. Lembaga ini juga berkomitmen penuh untuk membangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.
"Mendukung keberlangsungan industri bukan hanya melalui regulasi dan inspeksi, tetapi juga dengan membangun kompetensi SDM nasional," ujarnya. Investasi pada SDM ini sangat penting untuk memastikan bahwa industri komponen kapal Indonesia tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pasar global di masa depan. Langkah ini menjadi fondasi kuat bagi kemandirian industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
